RSS

Pembayaran Royalti Freeport Naik Tipis pada 2011

23 Feb

 

JAKARTA (IFT)- PT Freeport Indonesia, perusahaan emas dan tembaga terbesar di Tanah Air, telah membayar royalti dari tambang Grasberg di Papua kepada pemerintah Indonesia sepanjang 2011 sebesar US$ 188 juta, naik 1,6% dibanding realisasi pembayaran 2010 sebesar US$ 185 juta didorong tingginya harga emas kendati produksi dan penjualan turun. Dalam keterbukaan informasi Freeport-McMoran Copper and Gold Inc, induk usaha Freeport Indonesia,  Januari  lalu, produksi tambang Grasberg sepanjang 2011 dilaporkan turun drastis dibanding 2010.

Produksi tembaga Freeport tercatat 846 juta pound, turun 30,65% dibanding realisasi produksi 2010 sebesar 1,22 miliar pound dan realisasi penjualan 1,21 miliar pound. Sementara penjualan emas tercatat 1,27 juta ounces, turun 27,84% dibanding realisasi penjualan 2010 sebesar 1,76 juta ounces.

Sesuai klausul kontrak karya yang diteken Freeport, besaran royalti emas tercatat 1%, lebih rendah dari Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum. Dalam peraturan tersebut, besaran royalti emas 3,75% dan tembaga 4%.

Sementara, PT Newmont Nusa Tenggara, produsen emas dan tembaga terbesar kedua, hingga kuartal III 2011 mencatatkan pembayaran royalti sebesar Rp 135 miliar, turun dibanding periode sama 2010 sebesar Rp 206,853 miliar didorong penurunan produksi dan penjualan tembaga dan emas dari tambang Batu Hijau, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.  Sejak pengapalan konsentrat pada 2000 hingga akhir September 2011,   anak usaha Newmont Mining Corporation, perusahaan tambang tembaga terbesar di dunia, itu mencatatkan pembayaran royalti  senilai Rp 2 triliun.

Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan  Freeport telah menyetujui renegosiasi kontrak kerja sama dengan pemerintah.  Poin utama yang akan direnegosiasi pemerintah adalah besaran royalti yang harus diberikan Freepot. “Itu adalah poin-poin yang harus kita bicarakan. Tentu jangan satu persen dong, masa satu persen (royalti untuk emas),” ujar dia.

Selain besaran royalti, pemerintah juga merenegosiasi lima poin kontrak karya Freeport, yaitu luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, kewajiban pengolahan atau pemurnian (smelter), kewajiban divestasi dan kewajiban penggunaan barang/jasa pertambangan luar negeri. Untuk masalah tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono elah membuat Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Dalam keputusan presiden tersebut, Hatta Rajasa menjadi ketua tim, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menjadi ketua harian dan Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi sebagai sekretaris.

Roziq B Soetjipto, Direktur Utama Freeport  Indonesia dan Ramdani Sirait, juru bicara perseroan, hingga berita ini duturunkan belum bisa dikonfirmasi. (*)
BY DUDI RAHMAN & NURUL FITRIANI

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 23, 2012 in Berita Tambang Dalam Negeri

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: