RSS

Saksi Newmont Akui Sendiri Tidak Pernah Ada Sosialisasi Tentang Operasi Tambang

23 Feb

 

Jakarta (24 Februari 2012). Praktek pembuangan limbah tambang terbesar ke laut milik Newmont sedang digugat oleh WALHI dan Gema Alam NTB. Menghadapi gugatan atas pengrusakan laut di Teluk Senunu dan sekitar yang masuk kawasan segi tiga terumbu karang ini, PT. Newmont Nusa Tenggara menghadirkan saksi pada persidangan tanggal 21 Februari 2012.

Saksi yang diajukan pengacara PT.Newmont Nusa Tenggara adalah Jumadi, warga desa Kertasasi, Kabupaten Sumbawa Barat. Saat ditanya dalam persidangan oleh Judianto SH, pengacara WALHI dan Gema Alam, apakah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten pernah melakukan sosialisasi terhadap operasi tambang? Jumadi menjawab tidak pernah ada sosialisasi tentang operasi tambang.

Yang dimaksud dengan kegiatan mempermasalahkan tambang tersebut adalah pertemuan yang dilakukan Pansus Tailing DPRD Sumbawa Barat pada tahun 2011 dengan masyarakat terdampak operasi tambang Newmont. Temuan Pasus tersebut, dengan melakukan pertemuan dengan warga terdampak pembuangan limbah tambang, menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan terumbu karang, hilangnya sejumlah spesies ikan-ikanan di laut akibat tumpukan pembuangan limbah tailing.

Jumadi bekerja di LSM Pengawas Sumber Daya Kelautan, dan mengklaim pernah mendapat penghargaan nasional menegaskan kembali bahwa dirinya sejak tinggal di Desa Kertasari tahun 1999 tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang tambang.

WALHI dan Gema Alam dalam gugatannya menyatakan pemberian izin pembuangan limbah tambang ke laut tidak melalui proses partisipasif, sehingga bertentangan dengan Pasal 2 UU No 32 tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup sebagai tergugat karena mengeluarkan izin pembuangan limbah ke laut yang sudah dinyatakan harus dihentikan sejak tahun 2004 oleh Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020 terbesar di dunia ini, mengetengahkan Irwandi Arif, Ketua Umum Perhappi (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia). Kepada dirinya pengacara Newmont dan KLH menanyakan soal lingkungan, seperti baku mutu, pilihan pembuangan limbah di darat dan dilaut.  Irwandi Arif menyatakan pilihan membuang limbah ke laut yang lebih murah dibandingkan didarat belum memasukkan biaya kehilangan keragaman hayati/lingkungan.

Irwandi Arif yang paham tentang pertambangan ini tidak menjelaskan dalam persidangan bahwa Newmont memiliki tambang dekat laut di Australia dan Selandia Baru. Namun hanya di Indonesia tambang tersebut membuang limbah tambang ke laut, dan terbesar di dunia.

Irwandi Arif  pernah mempertanyakan keabsahan pencabutan izin tambang PT.SMN di Bima yang telah ditolak luas warga Kecamatan Lambu, NTB yang telah mengakibatkan tiga jiwa warga hilang.

Sementara itu ahli lainnya yang dikedepankan KLH adalah Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. Mendengarkan pendapat ahli ini yang menyatakan  asas-asas yang termuat dalam pasal 2 UU no 32 tahun 2009, diantaranya asas kehati-hatian, partisipatif, otonomi daerah, keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik, tidak mesti mengikat pasal-pasal lainnya dalam undang-undang Perlindungan Lingkungan Hidup, Edy Gurning dari LBH Jakarta mengutarakan keheranannya. Harusnya asas tersebut menjiwai semua pasal mengikat, tegasnya.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 23, 2012 in Berita Tambang Dalam Negeri

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: