RSS

Dilematis, Tumpang Tindih Lahan Tambang

27 Feb

Pontianak- Masalah tumpang tindih lahan antara perusahaan pertambangan dengan perkebunan dan kegiatan usaha sektor lain dapat memicu konflik berkepanjangan.

Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kalbar Agus Amman Sudibyo mengakui selama ini memang belum ada kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

“Sehingga beberapa perusahaan terpaksa menempuh langkah business to business, dengan konsekuensi membayar ganti rugi kepada sektor lain,” ungkapnya kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi C DPRD Kalbar, belum lama ini.

Pemerintah dituntut segera mengambil langkah konkret, agar persoalan tidak berlarut dan berdampak terhadap iklim investasi daerah.

Dalam beberapa kasus tumpang tindih lahan, masalah memang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan antarperusahaan yang bermasalah. Seperti PT Antam yang akhirnya mengizinkan PTPN XIII untuk menanam sawit di areal yang berada dalam konsesinya.

Tapi, ia melanjutkan nilai ganti rugi terkadang tidak logis sehingga memberatkan perusahaan. Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah saat ini tengah menggodok raperda tentang Sinkronisasi Penggunaan Lahan Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dengan Kegiatan Usaha sektor lain.

“Di dalamnya memuat sejumlah alternatif untuk mengatasi masalah tumpang tindih lahan di antaranya melalui kompensasi, beroperasi secara beriringan atau bergantian. Selain itu, pemegang izin usaha juga diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi menyelesaikan masalah, tanpa intervensi pemerintah,” jelas Agus Aman.

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kalbar Tony Kurniadi meminta pemprov maupun kabupaten kota, meningkatkan mekanisme kontrol terhadap semua kegiatan usaha pertambangan. Menurutnya perlu ada terobosan sehingga aktivitas perusahaan tambang lebih transparan.

Dirinya khawatir nilai produksi tambang yang dilaporkan pihak perusahaan ke pemerintah, hanya sebagian kecil saja dari total produksi. Pasalnya, dibanding mekanisme kontrol di sektor kehutanan, pengawasan kegiatan pertambangan masih begitu lemah.

Berdasarkan data Distamben Provinsi Kalbar hingga 31 Desember 2011, tercatat sebanyak 651 izin pertambangan yang telah dikeluarkan pemprov maupun kabupaten kota. Terdiri dari 477 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan 174 IUP operasi produksi. “Jadi mekanisme kontrol yang harus diterapkan,” pungkas Tony. (dna)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 27, 2012 in Berita Tambang Dalam Negeri

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: