RSS

Wajib Smelter, Adu Cepat dengan UU

27 Feb

MENTERI ESDM mengeluarkan aturan yang mengharuskan bahan tambang harus diproses di Indonesia, Mei depan. Lebih cepat dari UU.

Pemerintah sedang kebelet untuk segera merealisasikan UU No. 4 tentang Mineral dan BatuBara. UU tahun 2009 ini mengamanatkan bahwa perusahaan hasil tambang tak boleh mengirim hasil tambang ke lWajib Smelter, Adu Cepat dengan UUuar negeri sebelum diproses di dalam negeri. Mereka bisa mendirikan pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) atau mengolahnya di pabrik perusahaan lain di Indonesia.

Perusahaan tambang sebenarnya diberi tenggat hingga 2014 untuk melaksanakan UU No. 4. Namun pemerintah tak sabar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri No.07/2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral. Intinya, sebelum Mei 2012, semua perusahaan pemegang kontrak karya (KK) yang sudah berproduksi harus mendirikan smelter.

Tekanan tersebut mulai ada hasilnya. Kementerian ESDM mencatat, sebanyak 12 proyek pengolahan dan pemurnian (smelter)hasil tambang mineral dan batubara akan beroperasi sebelum 2014. Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan 19 smelter.

Ke-12 proyeksmelter tersebut di antaranya adalah milik PT Indoferro di Cilegon, Banten dengan produksi 500.000 ton besisponge per tahun mulai 2012. Saat ini, proyek dalam masa konstruksi. Selanjutnya, proyek PT Pendopo Coal Up Grading di Prabumulih, Sumsel yang akan memproduksi batubaraupgradesebanyak lima juta ton per tahun. Proyek yang tengah studi kelayakan akan mulai produksi 2013.

Lalu, PT Aneka Tambang Tbk di Halmahera, Malut dengan kapasitas 27.000 tonferronikelper tahun yang direncanakan mulai produksi 2014. Saat ini, proyek sudah melakukangroundbreaking.Kemudian, Aneka Tambang di Mandiodo, Konawe Utara, Sultra dengan produk nikelpig iron120.000 ton per tahun mulai 2014. Status proyek masih dalam tahap studi kelayakan.

Namun, masih banyak pengusaha yang keberatan mendirikan smelter. Alasannya, butuh waktu untuk mendirikan dan butuh pasokan listrik yang besar untuk mengoperasikan smelter.Bahkan aruspengiriman bahan mineral ke luar negeri semakin banyak. Akibatnya, Menteri ESDM Jero Wacik bersikap tegas terhadap perusahaan tambang dengan mengeluarkan Peraturan Menteri No.07/2012.

Dalam aturan itu disebutkan, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dilarang menjual bijih mineral ke luar negeri Mei nanti. Adapun pemegang IUP eksplorasi dan kontrak karya tahap eksplorasi wajibmelakukan penyesuaian rencana batasan minimum pengolahan atau pemurnian maksimal 3 tahun.

“Namun, sampai saat ini masih sedikit sekali perusahaan yang mengajukan proposal,” ucap Jero. Apabila dalam waktu tiga bulan ini perusahaan tambang tidak menyampaikan proposal rencana kerja tersebut, maka pemerintah akan menghentikan kegiatan ekspor mereka.

Terkendala pasokan listrik

Ketegasan Jero didukung oleh Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI). Menurut Ketua Presidium MPI, Herman Afif Kusumo, peraturan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengerem eksploitasi sumber daya alam mineral secara berlebihan. “Yang dicegah oleh pemerintah adalah upaya eksploitasi gila-gilaan, tidak memikirkan rencana ke depan,” ujarnya.

Herman meminta perusahaan-perusahaan tambang segera menyampaikan proposal rencana kerja peningkatan nilai tambah kepada pemerintah. Untuk perusahaan-perusahaan tambang yang memiliki cadangan sedikit sehingga tidak ekonomis untuk membangun smelter, sebaiknya membentuk kerjasama dengan perusahaan lain untuk membangun smelter. Apalagi pemerintah tidak mewajibkan setiap perusahaan membangun smelter sendiri.

Tentu saja, keinginan Menteri ESDM mendapat penolakan dari pengusaha. Menurut Direktur Utama PT Beta Mineral Indonesia, Marulam Sianipar, jika pemerintah tetap menginginkan perusahaan tambang mengolah hasil tambangnya mulai Mei 2012 sesuai dengan Permen ESDM No 07/2012, akan membuat banyak perusahaan tambang berhenti beroperasi. “Sebab sulit rasanya untuk bisa membuat pabrik pengolahan dalam waktu singkat,” katanya.

Kalaupun menyerahkan pengolahan kepada perusahaan lain, belum tentu tertangani seluruhnya. Sebab saat ini hanya ada beberapa perusahaan besar saja yang sudah memiliki pabrik pengolahan. “Itupun jumlahnya bisa dihitung dengan jari,” tambah Marulam.

Memang, untuk membuat smelter dengan spesifikasi yang ramah lingkungan dibutuhkan biaya sekitar Rp 300 miliar. Hanya saja untuk membangun smelter ramah lingkungan tersebut harus ditopang dengan pasokan listrik yang besarnya sekitar 35×2 MW.

Sedangkan untuk membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 35×2 MW tersebut diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 1 triliun. “Apakah PLN siap berinvestasi sebesar itu dalam waktu singkat,” papar Marulam.

Opsi lainnya bisa dengan membangun smelter tanpa membutuhkan pasokan listrik, melainkan dengan menggunakan kokas. Hanya saja smelter dengan bahan bakar kokas akan menyebabkan pencemaran udara

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 27, 2012 in Berita Tambang Dalam Negeri

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: